Biografi Megawati Soekarno Putri
Bernama Lengkap Diah
Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri atau akrab di sapa Megawati
Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai
presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8 dibawah pemerintahan
Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang
juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Megawati, pada awalnya menikah dengan
pilot Letnan Satu Penerbang TNI AU, Surendro dan dikaruniai dua anak lelaki
bernama Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama.
Pada suatu tugas militer, tahun 1970, di kawasan Indonesia
Timur, pilot Surendro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Derita
tiada tara, sementara anaknya masih kecil dan bayi. Namun, derita itu tidak
berkepanjangan, tiga tahun kemudian Mega menikah dengan pria bernama Taufik
Kiemas, asal Ogan Komiring Ulu, Palembang. Kehidupan keluarganya bertambah
bahagia, dengan dikaruniai seorang putri Puan Maharani. Kehidupan masa kecil
Megawati dilewatkan di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, Megawati sudah
lincah dan suka main bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis,
Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu
negara yang berkunjung ke Istana.
Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri
ini memulai pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta.
Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian,
Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas
Indonesia (1970-1972). Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega
-- panggilan akrab para pendukungnya -- tidak terbilang piawai dalam dunia
politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan
politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik,
yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan
Jawa Tengah, untuk mendongkrak suara.
Masuknya Megawati ke kancah politik, berarti beliau telah
mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma
politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam
kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil.
Suara untuk PDI naik. Dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada
tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.
Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak
terasa. Tampaknya, Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain
memang sifatnya pendiam, belaiu pun memilih untuk tidak menonjol mengingat
kondisi politik saat itu. Maka belaiu memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi
politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya, yang silent operation,
itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya bintang
Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP
PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.
Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula.
Ketika itu, Konggres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan
apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Hardjono menggantikan Soerjadi. Lantas,
dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Surabaya. Pada
kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Hardjono,
kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum
PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah
Nasional PDI di Jakarta.
Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena
itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega
sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad cs,
atas dukungan pemerintah, menyelenggarakan Kongres PDI di
Medan pada tahun 1996, untuk menaikkan kembali Soerjadi. Tetapi Mega tidak
mudah ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres
Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor
DPP PDI di Jalan Diponegoro, sebagai simbol keberadaan DPP yang sah, dikuasai
oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka
tetap berusaha mempertahankan kantor itu.
Soerjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan
merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi
kenyataan. Pagi, tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut
kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah
Mega. Malah, dia makin memantap langkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik
yang amat telanjang terhadap Mega itu, menundang empati dan simpati dari
masyarakat luas.
Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua. Yakni, PDI
pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan
mengakui Mega. Tetapi, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang
sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut Pemilu 1997. Setelah rezim
Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik
berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan Pemilu
1999 dengan meraih lebih tiga puluh persen suara. Kemenangan PDIP itu
menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader
partai lainnya. Tetapi ternyata pada SU-MPR 1999, Mega kalah.
Tetapi, posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk
kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di
negeri ini. Sebab kurang dari dua tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota
MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5
menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober
2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai
presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Namun, beliau gagal
untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang
akhirnya menjadi Presiden RI ke-6.
Biodata :
Nama :
Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri
Nama Lengkap :
Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri
Lahir :
Yogyakarta, 23 Januari 1947
Agama :
Islam
Suami :
Taufik Kiemas
Anak:
3 orang, (2 putra, 1 putri)
Karir :
:: Presiden Ke-5 RI (2001 – 2004)
:: Wakil Presiden RI (1999- 2001)
:: Anggota DPR/MPR RI (1999)
:: Anggota DPR/MPR RI (1987-1992)
Organisasi :
:: Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, April 2000-2005 dan
2005-2009
Alamat Rumah:
:: Jalan Teuku Umar 27-A, Jakarta Pusat
:: Jl. Kebagusan IV No 45 RT 010 RW 04, Kel. Kebagusan Kec.
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Perjalanan karir
1. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonsia (Bandung),
(1965)
2. Anggota DPR-RI, (1993)
3. Anggota Fraksi PDI Komisi IV
4. Ketua DPC PDI Jakarta Pusat, Anggota FPDI DPR-RI,
(1987-1997)
5. Ketua Umum PDI versi
6. Munas Kemang (1993-sekarang) PDI yang dipimpinnya
berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada 1999-sekarang
7. Wakil Presiden RI, (Oktober 1999-23 Juli 2001)
8. Presiden RI ke-5, (23 Juli 2001-2004)
Perjalanan pendidikan
1. SD Perguruan Cikini Jakarta, (1954-1959)
2. SLTP Perguruan Cikini Jakarta, (1960-1962)
3. SLTA Perguruan Cikini Jakarta, (1963-1965)
4. Fakultas Pertanian UNPAD Bandung (1965-1967), (tidak
selesai)
5. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972),
(tidak selesai).
Reformasi di Era Megawati
Written by
narasumber#
Monday, 23 May 2011
03:23
Perekonomian Indonesia tahun 2001 sebenarnya memiliki ruang
gerak yang cukup lebar untuk mengalami kemajuan dibandingkan tahun
sebelumnya.Sejumlah agenda permasalahan yang mesti diseleseikan sebagai
prasyarat pemulihan ekonomi antara lain penguatan landasan sektor perbankan
agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.Lambannya
penyehatan sektor finansial akan berakibat pada sektor real yang sangat sulit
beranjak maju untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi karena kelangkaan
pengucuran dana.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 berkisar antara 3-4
persen dan bertumpu pada pembentukan modal tetap domestik bruto dengan catatan
perbankan mulai bisa menyalurkan kredit dalam jumlah yang memadai.Sumber
pertumbuhan lain adalah pengeluaran konsumsi yang naik sebagai akibat mulai
membaiknya tingkat pendapatan real pada tahun 2000.Apalagi ditambah dengan kepercayaan
konsumen yang diharapkan terus membaik dengan telah terbentuknya pemerintahan
baru ditambah pula dengan stabilitas politik dan keamanan yang cukup terjaga.
Sementara itu,ekspor sangat sulit diharapkan bisa meningkat
sebaik tahun 2000 karena pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2001 menunjukkan
kecendrungan menurun dibandingkan tahun 2000.
Agenda kebijakan publik kabinet Megawati dibagi dalam
kebijakan fiskal dan moneter.Dalam sistem nilai tukar bebas dan perfect capital
mobility,kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam
mencapai keseimbangan dan stabilitas makro ekonomi.Kebijakan BI untuk menaikkan
suku bunga SBI (Surat Berharga Bank Indonesia) menjadi 14,79 persen untuk
jangka waktu tiga bulan per Januar 2001 guna meredam lemahnya nilai
tukar,mendapat tantangan dari pemerintah karena bisa merangsang bank-bank
menyimpan dananya dalam surat berharga ini sehingga alokasi kredit ke sektor
real akan berkurang.Suku bunga yang tinggi memang tidak menberikan iklim yang
kondusif bagi pemulihan ekonomi.
Sekalipun nilai tukar rupiah telah mengalami penguatan
berarti setelah Megawati menjadi presiden,tampaknya Bank Indonesia masih
menerapkan kebijakan moneter yang “ketat”.Namun dengan stabilnya perbaikan
makro ekonomi,tampaknya Bank Indonesia mulai melonggarkan target base
money.Langkah ini pada akhirnya didukung oleh IMF sehingga pada LoI yang
ditandatangani 27 Agustus 2001,target base money ditingkatkan, sehingga dalam
waktu tidak terlalu lama tingkat suku bunga dapat diharapkan turun.
Peningkatan aktivitas perekonomian,yang ditandai oleh
kenaikan permintaan agregat,menjadi tekanan terhadap inflasi karena tidak dapat
diimbangi oleh penawaran agregat jangka pendek.Ini terjadi karena masih
menggelalayutnya permasalahan struktural perekonomian,seperti masih terganggunya
fungsi intermediasi perbankan dan masih rendahnya minat investasi karena masih
tingginya faktor resiko.Hal ini ditandai dengan peningkatan kapasitas terpasang
yakni laju investasi,belum meningkat secara signifikan.Industri yang
kapasitasnya terpakai terutama adalah industri orientasi ekspor seperti :
subsektor barang galian bukan logam,tekstil,pakaian jadi,kulit,kimia,minyak
bumi, karet dan plastik.Sedangkan industri makanan,minuman dan tembakau tingkat
kapasitas terpakainya masih rendah.
Indikator lain adalah adanya peningkatan harga aset terutama
terjadi pada kelompok inflasi aset properti.Minat masyarakat membeli properti
sebagai alternatif menyimpan kekayaan kembali meningkat.
Pada pertengahan tahun 2001 pemerintah telah menaikkan harga
BBM dgn pengurangan subsidi sebesar rata-rata 30 persen.Terdapat faktor
tambahan yang bisa meningkatkan laju inflasi yaitu berbagai pungutan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan
kesulitan yang lebih tinggi untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter dengan
kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal tidak memiliki kemampuan besar untuk
menstimulasi pemulihan ekonomi karena peranannya yang relatif kian mengecil
terhadap PDB,yaitu sekitar 5-6 persen.Apalagi besar nilai pengeluaran dan
penerimaan sangat tergantung pada asumsi-asumsi makroekonomi yang rentan
berubah seperti : pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen,inflasi sebesar 7
persen,kurs rupiah sebesar Rp. 7.300 per dolar AS,harga minyak US$ 24 per barel
dengan tingkat produksi sebesar 1,46 juta barel per hari,dan tingkat suku bunga
SBI tiga bulan sebesar 11 persen.Di dalam situasi ekonomi dan politik yang
masih labil,kemungkinan melesetnya asumsi tersebut cukup besar yang pada
akhirnya mempengaruhi target-target penerimaan dan pengeluaran.
Kendala di sisi pengeluaran adalah tingginya beban
pembayaran cicilan utang dan bunga,baik untuk utang dalam negeri maupun utang
luar negeri.Beban lain adalah pengeluaran subsidi BBM. Peningkatan harga minyak
di satu sisi memang meningkatkan penerimaan,namun di sisi pengeluaran
mengakibatkan beban pengeluaran subsidi meningkat.
Indonesia tidak hanya tidak hanya sedang mengalami proses
transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratik,sebagai tahapan awal dari
konsolidasi,melainkan juga secara bersamaan sedang menapaki peralihan yang
sangat signifikan dari sosok perekonomian yang serba diatur dengan mekanisme
yang old fashion dan sentralistik menuju perekonomian yang lebih berbasis
mekanisme pasar,dengan pendekatan perencanaan yang longgar dan terdesentralisasikan.
Dengan bahasa lain yang sepatutnya dilakukan adalah suatu
koreksi total atas kemencengan yang selama ini berlangsung,yang telah
menimbulkan banyak anomali.
MASA KEPEMIMPINAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
Megawati dilantik
menjadi presiden republik indonesia pada tanggal 23 juli 2001. pada masa
pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satu masalah yang
amat penting adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum kebijakan-kebijakan
yang ditempuh untuk mengatasi persoalan itu antara lain :
1. Era kepemimpinan soeharto telah mewarisi utang luar negri
(pemerintah dn swasta) sebesar US$150,80 MILIAR. Kebijakan megawati dalam
mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8
miliar pada pertemuan paris club ke-3 tanggal 12 april 2002. pada tahun 2003,
pemerintah mengakolasikan pembayaran utang luar negri sebesar Rp116,3 triliun.
Melalui kebijakannya tersebut utang luar negri indonesia berkurang menjadi
US$134.66 miliar. Salah satu keputusan megawati yang sangat penting pula adalah
indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.
2. krisis ekonomi yang melanda indonesia sejak tahun 1997
mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan
perkapita indonesia tinggal US$465. melalui kebijakan pemulihan keamanan
situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan
pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930.
3. ketenangan megawati disambut oleh pasar, tak sampai
sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp 8500 per dollar AS. Indeks harga saham
gabungan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.
4. dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan menekan nilai inflasi, presiden megawati menempuh
langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN.
Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil
menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%.
Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam periode krisis. Tujuannya
adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik
dan melunasi pembayaran utang luar negri.
5. memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor
mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003
ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan import meningkat keangka
US$32,39 miliar.
6. kebijakan presiden megawati untuk melakukan pemberantasan
korupsi dengan merealisasikan berdirinya komisi pemberantas korusi (KPK).
Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol.
Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102
negara indonesia menduduki peringkat ke-4. pada tahun 2003 indonesia menempati
peringkat ke-6 dari 133 negara pengangkatan jaksa Agung M.A Rachman tidak
memberikan arti penegakan hukum yang sangat signifikan. Tanpa ada retorika
tegas tentang penegakan korupsi.
Referensi :
-
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/biography/idx.asp?presiden=megawati
- http://barkahqordhofa.wordpress.com/2009/06/08/biografi-megawati-soekarnoputri/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar